Hutan Desa

Verication process for community forest at Laman satong

Proses verifikasi hutan desa Manjau, 1070 ha di Desa Laman Satong, Kec. Matan Hilir Utara, Ketapang, Kalbar , November 2010. Foto dok. YP

HUTAN DESA UNTUK MASYARAKAT DAN ORANGUTAN
(Fores Village for Community and Orangutan)

By. Desi kurniawati, Ketapang 23 Januari 2015

Semejak tercetusnya hutan Desa sebagai suatu bentuk pengelolaan hutan yang berbasis desa, dari tahun 2008 terasa seperti hembusan angin segar bagi masayarakat yang selama ini tinggal di pinggiran hutan. . Pertama dengan keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 tahun 2008 tentang Hutan Desa, dalam pasal 2 dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut maksud dan tujuan hutan desa adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat(masyarakat desa) melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan hutan Desa menurut pasal 1 ayat 7 Permenhut P.89/Menhut-II/2014 adalah Hutan Negara yang belum di bebani izin/hak, yang di kelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
Tak terkecuali bagi organisasi – organisasi yang bergerak dalam pelestarian Orangutan dan Habitat, bahwa Orangutan sangat perlu hutan. Dengan adanya Hutan Desa seperti memberi ruang untuk Orangutan yang menjadi satwa endemik pulau Kalimantan dan Sumatra tersebut akan habitat yang di perlukan. Terlebih Faktanya sekarang banyak habitat Orangutan yang sudah mulai hilang, dan ruang lingkup kehidupan liar Orangutan semakin sempit. Dengan daya jelajah 1 individu Orangutan 1-2 Hektar Hutan bagi hutan desa yang koridornya terhubung dengan habitat utama orangutan tentu akan sangat membantu pelestarian Orangutan. Selain itu masyarakat yang berada di Hutan desa itu secara tidak langsung akan ikut melakukan pelestarian Orangutan.

Foto saat audiensi dengan bupati KKU

Masyarakat dari dua desa (Penjalaan dan Padu Banjar) saat audiensi dengan bupati Kabupaten Kayong Utara, Bpk Hildi Hamid. Foto dok. YP, 2014.

Hutan desa memberikan peluang untuk hutan tetap terjaga dan masyarakat di sekitar hutan tetap dapat memanfaatkan sumber daya hutannya. Hutan desa berawal dari sejak terbit Peraturan Menteri Kehutanan tahun 2008 walaupun sebenarnya di kelompok masyarakat adat atau kelompok desa tertentu hutan tetap di pertahankan. Permenhut P.49/Menhut-II/2008 kemudian terjadi perubahan pada pasal tertentu dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2010 dan perubahan kedua peraturan hutan desa dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik indonesia Nomor P.53/Menhut-II/2011, dan sekarang berdasarkan beberapa evaluasi pelaksanaan dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam hak pengelolaan hutan desa maka ada penyempurnaan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan desa dengan nomor P.89/Menhut-II/2014.

Di Kalimantan hampir semua hutan adalah habitat Orangutan, namun dengan adanya pembangunan banyak kawasan hutan yang merupakan habitat Orangutan terpisah-pisah, dengan tidak menghalangi pembangunan perlu adanya solusi untuk mempertahankan hutan yang masih ada. Hutan desa adalah salah satu solusi mempertahankan kawasan hutan yang masih ada tampa mengindahkan pembangunan bagi masyarakat. Dengan memberikan hak kelola yang harus lestari dapat memaksa untuk menjaga luas kawasan hutan bahkan bisa menambah kawasan hutan dengan program penanaman kembali di kawasan hutan desa.

Temu Nasional HKM Hutan Desa, tahun 2013 di Jakarta

Temu Nasional HKM Hutan Desa, tahun 2013 di Jakarta. Foto dok. YP, 2013.

Proses yang cukup panjang untuk Hutan desa dari tahun 2008 hingga awal tahun 2015 belum ada kata akhir untuk mencukupkan perjuangan memperoleh hak bagi masyarakat desa untuk mendapatkan hak pengelolaan di hutan dalam kawasan desanya. Tidak mudah bagi sebuah Desa mendapatkan hak pengelolaan Hutan dalam areal desanya. Pertama harus mengurus izin untuk areal kerja yang nantinya di tetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia kemudian Mengurus Izin Pengelolaan yang di berikan kepada lembaga desa yang di tetapkan dengan SK Gubernur. Berjuang untuk mendapatkan kehidupan layak dengan hutan yang ada, dan kemerdekaan untuk mengelola sumber daya hutan yang ada di sekitar desa. Tetapi terlepas dari itu semua hutan desa tetap menjadi dambaan dan harapan bagi masyarakat desa untuk dapat mengelola hutan yang ada di desa mereka, dan bagi organisasi pelestari Orangutan dan Habitatnya, hutan yang masih tersebar di beberapa desa dapat menjadi lokasi altenatif jelajah bagi Orangutan.

Bahan bacaan :http://www.mongabay.co.id/2014/07/02/yohanes-terang-penjaga-hutan-desa-di-antara-sawit-dan-bauksit

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: