Survei Bentang Alam Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Kayong Utara di 8 Desa

 

IMG_20181029_153502

Saat tim survei (Perkim LH, Bapeda KKU dan YP melakukan Ground Check di lokasi. Foto dok : Yayasan Palung

Untuk membantu menyelesaikan draft akhir kajian DDDT Kabupaten Kayong Utara 2018, Yayasan Palung dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PerkimLH) Kabupaten Kayong Utara melakukan Ground Check (survei lapangan) di 8 lokasi desa, yang dilaksanakan selama 3 hari (29 – 31 Oktober 2018) kemarin.

IMG_20181029_153610

Saat tim survei (Perkim LH, Bapeda KKU dan YP melakukan Ground Check di lokasi. Foto 2 dok : Yayasan Palung

Bersama Tim DDDT KKU yang lain (Dinas LH, Pihak Konsultan dan Bapeda KKU). Lokasi survei ada 8 lokasi di Kecamatan Seponti, Simpang Hilir, Sukadana dan Teluk Batang. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Kabupaten Kayong Utara 2018. DDDT ini merupakan salah satu bagian dari strategi Yayasan Palung (YP) untuk bekerjasama dan mendukung langsung Pemerintah Daerah KKU dalam menjalankan rencana pembangunan daerah yang searah dengan visi dan misi  Yayasan Palung.

Hal ini dibuktikan dalam draft dokumen akhir DDDT ini, Yayasan Palung berperan menjadi sumber data untuk mengisi poin keanekaragaman hayati dan memperlihatkan langsung sebaran orangutan yang ada diluar kawasan.

Disamping itu, Yayasan Palung juga akan berperan dalam penguatan peran komunitas atau masyarakat untuk analisis jasa pangan dan jasa lingkungan di Kabupaten Kayong Utara. Inilah yang kemudian yang saya sebut sebagai strategi dalam mendorong kebijakan pemerintah yang pro dan tepat sasaran terhadap konservasi orangutan dan masyarakat setempat.

IMG_20181030_144636

Saat tim survei (Perkim LH, Bapeda KKU dan YP melakukan Ground Check di lokasi. Foto 3 dok : Yayasan Palung

Dokumen DDDT ini menjadi salah satu dokumen strategis pemerintah daerah untuk menentukan RPJMD/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama per 5 tahun. Sederhananya, apabila konservasi orangutan dan habitatnya masuk dalam Dokumen DDDT maka secara hukum, RPJMD wajib menyusun rencana pembangunan yang tidak melanggar acuan DDDT karena pelanggaran tersebut akan masuk dalam kategori korupsi.

Dengan demikian, maka DDDT akan mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan pembangunan yang berkelanjutan/SDG’s (Sustainable Development Goals), karena nasib orangutan dan masyarakat lokal secara langsung ada ditangan pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat.

Penulis : Wendy F. Tamariska dan Syahik Nur Bani- Yayasan Palung

Iklan

About yayasanpalung

Yayasan Palung, berdiri sejak tahun 2002. Yayasan Palung (YP) merupakan lembaga non profit yang bekerja untuk konservasi orangutan dan habitat serta pengembangan masyarakat. Yayasan Palung bekerja dengan semua pihak yang mempunyai tujuan sama untuk perlindungan terhadap orangutan dan habitat di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara.

Posted on 5 November 2018, in Berita umum dan khusus, Gunung Palung, Kegiatan Yayasan Palung, Laporan Umum, Penelitian, YP. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: